

Tokoh nasional dan agama yang tergabung dalam Gerakan Hati Nurani Nasional (GNM) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara yang tidak hanya mengandalkan pajak.
Koordinator GNB Alissa Wahid saat konferensi pers virtual, Sabtu (28/12).
Dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks, GNB menilai pembahasan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% justru akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang selama ini berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
Atas dasar itu, NAM meyakini hilangnya pendapatan sekitar Rp75 triliun akibat pembatalan rencana kenaikan PPN dapat diatasi dengan menggunakan kreativitas pemerintah untuk mencari alternatif dari pos pendapatan lain dan/atau sumber pendanaan.
“Pada saat yang sama, kami sangat mementingkan efisiensi setiap pos pengeluaran. Pemerintah harus menerapkan langkah-langkah penghematan dan efisiensi yang ketat untuk menunjukkan hal ini. rasa krisis,” kata Alyssa.
Sementara itu, Promotor Masyarakat Nurcholish Madjid dan Pengurus Masyarakat Nurcholish Madjid, Omi Komariah Nurcholish Madjid menjelaskan, kenaikan PPN hingga 12% untuk mendanai berbagai proyek dan janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto justru akan kontraproduktif.
Omi menyarankan agar pemerintah memangkas pengeluaran negara non-darurat seperti biaya pelayanan resmi dan fasilitas VIP bagi pejabat, serta mendorong para pejabat untuk hidup sederhana tanpa pendamping daripada meningkatkan belanja negara.
“Misalnya soal efisiensi usulan kita, kita perlu memangkas biaya perjalanan dinas dan mengurangi pertemuan yang diadakan di hotel. Pengalaman saya tahun 90an keliling Amerika dan bertemu Menteri Pertahanan AS, kita menunggu di hotel. lobi dan dia datang sendiri, tidak ada keistimewaan diantar, dan untuk check in di hotel, dia harus antri. “Ini berbeda sekali dengan pejabat yang kita lihat di Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Jacky Manuputty, Presiden Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), berharap pemerintah dapat secara serius mempertimbangkan kebijakan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat kecil yang terdampak penerapan pajak pertambahan nilai 12%.
Namun, kenaikan PPN akan berdampak pada daya beli masyarakat kecil dan berpendapatan rendah. Sebagai lembaga keagamaan, perhatian kami adalah menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, kata Jackie.
Meski demikian, Jacky menekankan bahwa anggota Gerakan Non-Blok dari semua agama dan kebangsaan mendukung penuh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, namun juga mengingatkan mereka untuk tidak menyerah pada keadilan sosial.
“Kami juga mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal negara, terutama melalui sumber selain PPN,” ujarnya.
Di sisi lain, GNB juga mendorong pemerintah untuk mengambil pendekatan tegas dan transparan dalam penegakan hukum untuk menghadapi meningkatnya berbagai kasus korupsi, termasuk kasus penggelapan pajak yang berdampak pada pendapatan negara.
“Kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan akan meningkat seiring dengan dikelolanya pajak dan dana masyarakat lainnya secara transparan dan akuntabel,” ujarnya (P-5).