Aktivis antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hal ini perlu dilakukan jika kasus Hastot tidak ingin terus dianggap bermuatan politik atau bersifat politis. Memang, jika masyarakat diperlakukan secara transparan mengenai kasus ini, kecurigaan bahwa kasus Hastot adalah alat tawar-menawar juga bisa hilang.
“Iya, kalau tidak mau jadikan kasus Hasto sebagai alat tawar-menawar, sederhana saja. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi ruang yang cukup untuk mengawasi kasus tersebut,” tegas Castro kepada media Indonesia, Minggu (29/12).
“Tapi ada syaratnya, kalau ingin pengawasan publik, maka harus ada proses penanganan perkara yang transparan,” imbuhnya.
Castro mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dan menjelaskan secara detail langkah demi langkah bagaimana kasus yang melibatkan Hasto berkembang.
Melalui pendekatan yang terbuka dan transparan ini, Castro meyakini kasus Hasto yang menjadi tersangkanya tidak bisa lagi dianggap sebagai alat tawar-menawar antar kepentingan.
“Kalau prosesnya terbuka dan transparan, saya kira masyarakat bisa melakukan pengawasan dengan baik,” ujarnya.
Sebaliknya, jika kasus Hasto tidak terbuka dan transparan, kata Castro, hal itu menunjukkan memang ada proses tawar-menawar dalam kasus Hasto yang patut dipertanyakan. Misalnya, pada awalnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik apa bukti yang dimiliki penyidik, tegasnya.
meja belakang
Padahal, lanjut Castro, penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Massim merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Namun, Castro mengatakan hal itu hanya bisa dilihat dari depan panggung, dan publik tidak mengetahui apa yang terjadi di balik layar.
Castro mengatakan, jika KPK menyebut tersangka Hasto merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, seharusnya Harun dan Hasto yang disebut-sebut sejak 2019 seharusnya ditangani lebih awal.
“Tapi itu belum selesai. Kenapa sekarang? Saat Jokowi dan Partai Demokrat berpisah, Hasto ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
“Ini persoalan publik, jadi kalau ada yang melihatnya dari sudut pandang politik, yakni dipolitisasi, maka tidak bisa disalahkan,” kata Castro (Ykb/I-2).
Slot Gacor