

Penerapan program makanan bergizi gratis (MBG) harus diimbangi dengan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat diperlukan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut,” kata Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komite Kesembilan DPR RI, Selasa (7/7). 1).
Diketahui, pemerintah resmi meluncurkan program MBG di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak kecil, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta memberdayakan koperasi lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan dukungan keuangan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi lokal.
“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang memiliki potensi namun belum memiliki kapasitas untuk berpartisipasi penuh dalam program MBG. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka dapat memberikan kontribusi yang terbaik,” ujarnya.
Saat ini pemerintah memiliki 190 dapur yang beroperasi pada awal Januari 2025, dengan target 937 dapur hingga akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra proyek. Netty menilai kesuksesan proyek ini memerlukan perhatian cermat pada berbagai aspek.
“Penyiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat penting. Pemerintah harus memastikan staf dapur mendapat pelatihan yang memadai, termasuk penyediaan makanan bergizi dan pengelolaan keuangan. Jika tidak dipenuhi, kualitas program bisa terganggu,” ujarnya.
Program MBG dapat menjadi langkah awal yang penting dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. (H-2)